Senin, 16 Juli 2018
PERTEMUAN PENGURUS REGULASI KEGIATAN PUBLIKASI ANGGOTA
e-BERKAS KAS PROFIL FORUM TOKO KONTAK

http://situs.opi.lipi.go.id/hfi/

   
Regulasi :
» daftar data

AD / ART 2001 - sekarang

ANGGARAN DASAR

Mukadimah

BAB I. ORGANISASI

Pasal 1 Tempat Kedudukan
Pasal 2 Waktu
Pasal 3 Tujuan
Pasal 4 Usaha
Pasal 5 Kerangka Organisasi
Pasal 6 Kekayaan

BAB II. HAL-HAL MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7 Syarat-syarat Keanggotaan
Pasal 8 Kewajiban Anggota
Pasal 9 Hak Anggota

BAB III. KEPENGURUSAN

Pasal 10 Majelis Umum
Pasal 11 Hak dan Kewajiban Majelis
Pasal 12 Susunan dan Jabatan Pengurus Pusat
Pasal 13 Hak dan Kewajiban Pengurus
Pasal 14 Pendirian Cabang

BAB IV. PERSIDANGAN DAN TATA TERTIB ORGANISASI

Pasal 15 Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 16 Pembubaran
Pasal 17 Penutup

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1 Keanggotaan
Pasal 2 Iuran Anggota
Pasal 3 Pemberhentian Anggota
Pasal 4 Kewajiban Pengurus HFI
Pasal 5 Kepengurusan Cabang HFI
Pasal 6 Kewajiban Pengurus HFI Cabang
Pasal 7 Panitia Khusus
Pasal 8 Tata Tertib Rapat


ANGGARAN DASAR

Mukadimah

Kami para Fisikawan, menyadari pentingnya usaha bersama dalam membina dan mendorong pertumbuhan Fisika di Indonesia demi terbangunnya masyarakat modern yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45, bersepakat untuk bergabung dalam suatu himpunan yang berasaskan Pancasila yang dibentuk dengan Anggaran Dasar.

Berdasarkan atas kesepakatan ini, maka kami para Fisikawan Indonesia bersama-sama membentuk Organisasi yang diberi nama Himpunan Fisika Indonesia disingkat dengan H F I, yang memiliki anggaran dasar sebagai berikut :

BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
Tempat Kedudukan

Himpunan ini berkedudukan di tempat kedudukan Ketua.

Pasal 2
Waktu

Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dimulai sejak diresmikan oleh Rapat Anggota pada tanggal 17 Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (17 - 8 - 1973) di Bandung.

Pasal 3
Tujuan

Tujuan organisasi profesi ini adalah :
Membina dan mengembangkan pengetahuan dan penggunaan Fisika untuk kepentingan manusia pada umumnya serta kepentingan bangsa Indonesia pada khususnya.

Pasal 4
Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 3 diatas, organisasi profesi ini akan :

  1. Mengusahakan agar perkembangan Fisika Indonesia mencapai mutu yang dicita-citakan bersama.
  2. Menegakkan integritas profesional dalam arti menjaga dan mempertahankan martabat dan kehormatan profesi.
  3. Menjamin komunikasi, baik antara anggota di dalam HFI, maupun dengan masyarakat lain di luar HFI.
  4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
Pasal 5
Kerangka Organisasi

Organisasi himpunan terdiri atas empat bagian pokok : MAJELIS UMUM, PENGURUS PUSAT, PANITIA-PANITIA TETAP, dan PENGURUS CABANG.

Pasal 6
Kekayaan

Perbendaharaan organisasi ini didapat dari :

  1. Iuran Anggota.
  2. Sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
  3. Penghasilan atas usaha organisasi yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.
BAB II
HAL-HAL MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7
Syarat-syarat Keanggotaan

Anggota terdiri dari mereka yang telah memperoleh pendidikan formal di bidang Fisika (S1 keatas) yang bekerja di dalam bidang pengembangan, pengajaran, atau penyebarluasan Fisika, dan mereka yang secara profesional bekerja di dalam bidang Fiska.

Keanggotaan organisasi terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Utama, Anggota Mahasiswa dan Anggota Kehormatan.

  1. Anggota Biasa adalah warga negara Republik Indonesia yang memperoleh pendidikan formal sekurang-kurangnya S1 di dalam bidang Fisika, atau mereka yang secara profesional bekerja di dalam bidang yang terkait dengan Fisika.
  2. Anggota Utama adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memberikan sumbangan ilmiah kepada pengembangan pengetahuan dan penggunaan Fisika.
  3. Anggota Kehormatan adalah mereka yang bukan warga negara Republik Indonesia tetapi karya ilmiahnya terkenal di bidang Fisika.
  4. Anggota Mahasiswa adalah warga negara Republik Indonesia yang sedang menempuh pendidikan formal S1.
Pasal 8
Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota adalah :

  1. Membantu terlaksananya tujuan himpunan.
  2. Patuh kepada peraturan-peraturan dan keputusan organisasi.
  3. Membayar iuran organisasi, kecuali Anggota Utama dan Anggota Kehormatan.
Pasal 9
Hak Anggota

  1. Seluruh anggota berhak memilih kepengurusan, kecuali Anggota Mahasiswa.
  2. Yang dapat dipilih menjadi anggota Pengurus Pusat dan Ketua Cabang hanya Anggota Biasa dan Anggota Utama.
  3. Hal-hak lain yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 10
Majelis Umum

  1. Majelis memiliki kedudukan tertinggi di dalam organisasi.
  2. Majelis terdiri dari anggota-anggota :
    1. Ketua Cabang.
    2. Mantan Ketua HFI Pusat.
    3. Seluruh anggota Pengurus Pusat.
  3. Anggota Majelis hanya dipilih dari Anggota Biasa dan Anggota Utama.
  4. Masa jabatan Anggota Majelis adalah 4 tahun.
  5. Keanggotaan Majelis berakhir atas permintaan sendiri, meninggal dunia, atau diberhentikan oleh Rapat Majelis Umum di dalam Rapat Majelis yang sah.
  6. Majelis diketuai oleh Ketua HFI Pusat.
Pasal 11
Hak dan Kewajiban Majelis

Majelis Umum adalah lembaga yang memiliki kedaulatan tertinggi di dalam organisasi :

  1. Menetapkan program-program kegiatan organisasi.
  2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Menetapkan berdirinya cabang-cabang baru.

Pasal 12
Susunan dan Jabatan Pengurus Pusat

  1. Pengurus Pusat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang khusus sesuai dengan kebutuhan.
  2. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota secara langsung.
  3. Ketua dan Wakil Ketua hanya dipilih dari Anggota Biasa dan Anggota Utama.
  4. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 tahun dan dapat dicalonkan kembali untuk periode berikutnya hanya satu kali.
  5. Anggota Pengurus lainnya dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Majelis atas usul Ketua.

Pasal 13
Hak dan Kewajiban Pengurus

  1. Ketua atas nama Pengurus Pusat berhak langsung mewakili organisasi secara sah baik di dalam maupun di luar Pengadilan atas segala perbuatan Pengurus dan segala pemilikan dalam lingkup tujuan organisasi.
  2. Bilamana Ketua berhalangan karena sesuatu sebab, Wakil Ketua berhak mewakili Ketua dengan hak dan kekuasaan yang sama.
  3. Pengurus Pusat dengan tidak mengurangi tanggung-jawabnya sendiri berhak mengangkat seorang anggota atau lebih sebagai kuasa dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu yang akan ditetapkan secara tertulis.
  4. Pengurus Pusat berkewajiban menjalankan pekerjaan sehari-hari di dalam organisasi dan menjalankan keputusan-keputusan majelis.

Pasal 14
Pendirian Cabang

Syarat-syarat pendirian cabang ditentukan oleh Majelis.

BAB IV
PERSIDANGAN DAN TATA-TERTIB ORGANISASI

Pasal 15
Perubahan Anggaran Dasar

  1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dengan keputusan Rapat Majelis Umum yang dengan sengaja diadakan untuk maksud itu.
  2. Rapat Perubahan Anggaran Dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Majelis Umum.
  3. Keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar dianggap sah kalau disetujui oleh dua pertiga suara yang hadir.
  4. Apabila kuorum tidak tercapai seperti pada ayat 2 pasal ini, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas persetujuan Rapat Anggota di cabang-cabang.

Pasal 16
Pembubaran

  1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Rapat Majelis yang sengaja diadakan untuk maksud itu.
  2. Rapat sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota Majelis.
  3. Keputusan rapat tentang pembubaran dianggap sah, kalau disetujui oleh seluruh anggota Majelis yang hadir.
  4. Bila organisasi dibubarkan dan setelah semua hutang-piutang dan ongkos-ongkos diselesaikan, maka harta kekayaan tersisa akan diserahkan ke badan-badan sosial atau badan-badan lain yang tujuannya sama dengan Himpunan Fisika Indonesia.

Pasal 17
Penutup

Anggaran Dasar ini adalah merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar Himpunan Fisika Indonesia yang ditandatangani oleh notaris Wiratni Achmadi, SH tanggal satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (1 - 7 - 1977) di Bandung.

Anggaran Dasar ini dianggap berlaku setelah disahkan oleh Rapat Majelis Umum HFI pada tanggal 1 Februari 2002.

Hal-hal yang tidak diatur pada Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.


ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1
Keanggotaan

  1. Untuk menjadi anggota HFI, peminat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran anggota baik secara langsung maupun online melalui situs HFI.
  2. Pengurus HFI cabang menyeleksi serta melakukan otorisasi atas registrasi calon anggota sesuai dengan syarat keanggotaan dalam Anggaran Dasar.
  3. Nomor keanggotaan adalah sama dengan nomor registrasi yang diterbitkan secara otomatis.
  4. Tanda pengenal sebagai anggota HFI diterbitkan oleh HFI Pusat.

Pasal 2
Iuran Anggota

  1. Iuran anggota HFI ditentukan dalam Rapat Majelis dengan besar pungutan sesuai dengan kesepakatan musyawarah Rapat Majelis.
  2. Pembayaran iuran anggota HFI Pusat dilakukan secara langsung ke rekening HFI Pusat.
  3. Bagian HFI Cabang disetorkan oleh Bendahara HFI Pusat ke rekening HFI Cabang.

Pasal 3
Pemberhentian Anggota

  1. Keanggotaan berakhir atas permintaan sendiri.
  2. Keanggotaan dinyatakan non-aktif oleh HFI Pusat karena :
    1. Melanggar peraturan organisasi profesi.
    2. Tidak membayar iuran pada tahun berjalan.
    3. Melakukan kegiatan yang merugikan organisasi.
    4. Meninggal dunia.

Pasal 4
Kewajiban Pengurus HFI

  1. Pengurus Pusat berkewajiban mempertanggungjawabkan segala penerimaan keuangan dan pelaksanaan pekerjaannya kepada Rapat Majelis Umum yang kemudian melalui Ketua-ketua cabang dapat diumumkan kepada seluruh anggota.
  2. Pada saat masa habisnya jabatan, Pengurus Pusat harus melakukan serah terima secara resmi kepada pengurus baru yang disahkan oleh Majelis dengan segala perbendaharaannya.
  3. Pengurus Pusat dapat membentuk kelompok-kelompok kerja dan panitia tetap di bidang Fisika maupun pendidikan Fisika ata persetujuan Majelis untuk maksud-maksud pengembangan bidang tertentu.

Pasal 5
Kepengurusan Cabang HFI

  1. Ketua dan Wakil Ketua Cabang HFI dipilih langsung oleh anggota cabang.
  2. Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh aparat kepengurusan cabang akan mendapat Surat Pengesahan (SP) dari Ketua HFI Pusat setelah mendapatkan laporan resmi dari Ketua Panitia Pemilihan Cabang HFI setempat.
  3. Susunan Pengurus cabang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang yaitu Ketua dan Wakil Ketua, dan sebanyak-banyaknya sama dengan pengurus HFI Pusat.
  4. Masa kepengurusan Pengurus Cabang adalah 2 tahun dan bisa dipilih lagi untuk periode berikutnya.

Pasal 6
Kewajiban Pengurus HFI Cabang

  1. Pengurus cabang berkewajiban mempertanggungjawabkan aktivitas dan keuangannya secara langsung kepada Rapat Anggota Cabang.
  2. Ketua Cabang berhak mewakili HFI cabang di dalam aktivitasnya untuk mengurus kepentingan HFI di dalam wilayah kegiatannya dengan memberitahukan kepada HFI Pusat.
  3. HFI cabang dalam usahanya dapat membentuk kepanitiaan untuk melaksanakan kegiatannya.
  4. Bilamana Ketua cabang berhalangan sementara tanpa dibuktikan oleh pihak ketiga, maka Wakil Ketua cabang berhak mewakili Ketua cabang, dengan kekuasaan yang sama dengan Ketua.

Pasal 7
Panitia Khusus

Pengurus bisa membentuk Panitia Khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7
Tata-tertib Rapat

Tata-tertib rapat Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut :

  1. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali untuk Pengurus Pusat dan 3 bulan sekali untuk Pengurus Cabang, serta bisa dilakukan secara tatap muka langsung maupun memakai sarana yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.
  2. Pengurus Cabang dapat mengadakan Rapat Anggota apabila dianggap perlu.
  3. Rapat dianggap sah kalau dihadiri lebih dari separo jumlah anggota (mencapai quorum).
  4. Apabila quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda sampai jumlah yang hadir sesuai ayat 3 pasal ini.
  5. Apabila quorum tidak tercapai untuk rapat yang ketiga, maka atas dasar musyawarah anggota-anggota yang hadir, rapat dianggap sah.
  6. Keputusan rapat dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 27 April 2004

 
halaman depan »

BERITAHU TEMAN




AKSES ANGGOTA
username :

password :

 
PENGURUS REGULASI KEGIATAN PUBLIKASI ANGGOTA
e-BERKAS KAS PROFIL FORUM TOKO KONTAK
 
LIPI     O   P  I   -   Organisasi   Profesi   Ilmiah   Indonesia »»»»»»»»»»